TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Ngatino mengaku sempat tidak sependapat adanya persyaratan tentang pencalonan Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) di Jakarta, 2 Juli mendatang.
Dia mengusulkan agar KONI Pusat lebih fleksibel dengan memberikan kesempatan lebih banyak calon ketua umum mengingat KONI Pusat dalam sorotan sehubungan kasus dana hibah dari Kemenpora.
"Kasus dana hibah Kemenpora itu harus menjadi pelajaran. Tidak ada salahnya jika dalam Musornaslub KONI dibuka kesempatan lebih banyak calon yang mendaftar sehingga peserta punya pilihan memilih yang terbaik," kata Ngatino, Kamis.
Usulan yang disampaikan Ngatino ini terkait dengan perkembangan politik saat ini. Dia tidak ingin pencalonan Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 terseret ke ranah politik.
"Olahraga itu kan menjunjung tinggi sportivitas. Jadi, tidak perlu ada unsur politis dalam pencalonan ketua umum KONI Pusat," tegasnya.
KONI Pusat telah menetapkan persyaratan untuk bakal calon minimal didukung 21 cabang olahraga (PB/PP) dan 10 KONI Provinsi. Sementara total jumlah suara yang diperebutkan dalam Musornas itu adalah 101 dengan rincian 66 cabang olahraga, 34 KONI Provinsi plus 1 unsur KONI lama.
"Kalau bisa jangan sampai terjadi calon tunggal. Bisa saja persyaratan yang telah ditetapkan tidak diubah tetapi dibuka kesempatan bagi PB/PP dan KONI Provinsi bisa memberikan surat dukungan kepada dua bakal calon. Dan, saya rasa itu jalan terbaik sehingga tidak menimbulkan gesekan ke depan," jelasnya